PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME OLEH DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI (DENSUS 88) DI PROVINSI JAMBI

Maraknya peristiwa terorisme di Indonesia sejak tahun 2000 hingga kini, membuat pemerintah mengeluarkan UU Terorisme yang kini telah ditetapkan sebagai UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga membentuk Densus 88 sebagai penegak hukum dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Meskipun terjadi penurunan peristiwa terorisme di Indonesia, namun Indonesia masih menempati urutan ke-24 dalam Global Index Terorisme, hal ini menyebabkan masih perlunya upaya pemberantasan terorisme di Indonesia dan di Provinsi Jambi khususnya. Meskipun Provinsi Jambi nihil peristiwa terorisme, namun Provinsi Jambi terjadi penangkapan terduga terorisme dalam kurun waktu tiga tahun belakangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencegahan tindak pidana terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia (Densus 88) di Provinsi Jambi dan hambatan yang terjadi dalam pencegahan tindak pidana terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia (Densus 88) di Provinsi Jambi, serta upaya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia (Densus 88) di Provinsi Jambi untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan pendekatan socio research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Densus 88 di Provinsi Jambi telah melakukan upaya preemtif dan preventif dalam pencegahan tindak pidana terorisme yang merupakan upaya pencegahan lebih lunak dalam bentuk sosialisasi dan edukasi terorisme kepada masyarakat, pembinaan dan pendampingan kepada narapidana dan mantan narapidana terorisme di bidang sosial dan ekonomi, melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti Perguruan Tinggi dan sekolah-sekolah, Dinas Sosial, dan lain-lain. Terdapat hambatan atau kendala bagi Densus 88 dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana terorisme yaitu hambatan internal dan eksternal berupa keterbatasan anggaran, kurangnya SDM, dan ketergantungan mantan narapidana terorisme terhadap bantuan, kurang diterimanya mantan narapidana di masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut Densus 88 telah melakukan upaya berupa kerjasama dengan Dinas Sosial dan mantan narapidana terorisme dalam pengembangan jejaring eknomi dan bantuan sosial, serta pembekalan pengurangan radikalisme dan terorisme, juga bekerjasama dengan lingkungan mantan narapidana tinggal untuk merangkul mereka.

Kata Kunci : terorisme, densus 88, pencegahan terorisme, tindak pidana terorisme