PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAMBI DALAM MENJATUHKAN VONIS PIDANA PENJARA DI BAWAH ANCAMAN MAKSIMAL PADA KASUS TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 97/PID.SUS/2025/PN JMB)

Penjatuhan sanksi pidana selama 9 bulan dan 15 hari dalam putusan hakim nomor 97/Pid. Sus/2025/PN Jmb dianggap rendah. Jaksa menuntut satu tahun dan dua bulan penjara. Perbuatan terdakwa membuat korban merasa malu dan takut. Hakim fokus pada dakwaan alternatif, tetapi terdakwa tidak memenuhi unsur dakwaan tersebut. Seharusnya, dakwaan yang tepat adalah Pasal 32 Jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan hukuman yang lebih berat. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan studi kasus sehingga Sumber data yang digunakan yaitu Bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dengan analisis data berupa analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam menjatuhkan vonis pidana penjara di bawah ancaman maksimal pada kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan putusan nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb adalah dari pertimbangan yuridis Hakim keliru dalam menerapkan pasal dan dari pertimbangan non yuridis Hakim hanya memfokuskan kepada keadaan dan kondisi terdakwa sedangkan keadaan dan kondisi korban tidak diperhatikan dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam menjatuhkan vonis pidana penjara di bawah ancaman maksimal pada kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan putusan nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb belum mewujudkan keadilan adalah belum memenuhi rasa keadilan sebab dalam putusan ini hakim Pengadilan Negeri Jambi keliru dalam penggunaan pasal untuk menjerat terdakwa sehingga penjatuhan sanksi pidana masih ringan terhadap terdakwa tanpa mempertimbangkan keadaan yang dialami oleh korban.