AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 58/PDT.G/2024/PA.MBL)

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkwinan setelah perkawinan itu terjadi. Saat memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketetapan agama kedua mempelai. Bila menurut agamanya perkawinan itu sah, pengadilan tidak dapat mmebatalkan perkawinan. Pada kasus pembatalan perkawinan ini dilakukan oleh Pemohon sebagai istri sah yang mengajukan pembatalan perkawinan antara Termohon I suaminya yang telah menikah lagi dengan Wanita lain yang disebut Teermohon II Masalah yang diangkut adalah penyebab pembatalan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan nomor:58/Pdt.G/PA.Mbl, Akibat Hukum pembatalan perkawinan akibat tidak adan izin dari istri pertama Tipe penelitian ini bersifat Yuridis Normatif. Pendekatan penelitian ini lebih bersifat Statue Appronch. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan bersumber dari bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan yang telah dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II tidaklah memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah perkawinan maka dari itu Pemohon melakukan pembatalan perkawinan yang terjadi antara Termohon I dan Termohon II karen Perkawinan yang terjadi tersebut tidak memenuhi syarat. Akibat Hukum permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut bahwa akhirnya perkawinan yang terjadi antar Termohon I dan Termohon II dibatalkan dan perkawinan yang terjadi antara termohon I dan Termohon II tersebut diaanggap tidak pernah terjadi. Saran: yang dikemukakan adalah seharusnya dalam pelaksanaan perkawinan haruslah memperhatikan mengenai keaslian identitas calon pengantin agar tidak adanya penyesalan dikemudian hari.

Kata Kunci : Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Akibat Hukum.