PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KESEMPATAN KERJA DI INDONESIA TAHUN 2014-2025

Penelitian ini menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara simultan maupun parsial terhadap Kesempatan Kerja di Indonesia periode 2014–2025. Dengan populasi 283,49 juta jiwa, penyediaan lapangan kerja menjadi indikator krusial pembangunan yang dipengaruhi oleh dinamika kebijakan UMP, fluktuasi ekonomi pascapandemi, dan ketimpangan kualitas SDM antarwilayah.
Landasan teori yang digunakan meliputi Teori Pasar Tenaga Kerja, Upah Efisiensi, Hukum Okun, Teori Harrod-Domar, dan Human Capital Theory. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena jobless growth, ketidakpastian dampak regulasi UMP terhadap industri dan daya beli, serta ketidaksesuaian (mismatch) kualifikasi tenaga kerja terdidik di daerah.
Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan melalui analisis Regresi Data Panel atas data sekunder BPS dari provinsi-provinsi di Indonesia (2014–2025). Pengujian mencakup pemilihan estimasi terbaik (Chow, Hausman, Lagrange Multiplier), uji asumsi klasik, serta evaluasi statistik melalui Uji F, Uji t, dan Koefisien Determinasi (R2).
Secara simultan UMP, Pertumbuhan Ekonomi, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap Kesempatan Kerja. Secara parsial, UMP dan IPM berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi berinteraksi dinamis dengan sektor riil daerah. perekonomi tahun 2020 juga membuktikan sensitivitas kesempatan kerja terhadap guncangan makroekonomi.
Perluasan kesempatan kerja memerlukan keselarasan kebijakan pengupahan dan perbaikan SDM. Pemerintah disarankan menerapkan kebijakan UMP yang fleksibel berbasis produktivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif padat karya, serta mempercepat pemerataan investasi pendidikan dan kesehatan untuk mengurangi disparitas IPM.

Kata Kunci: Upah Minimum Provinsi, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Kesempatan Kerja.